pasal 29 ayat 3. (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng. pasal 29 ayat 3

Setelah mengalami amandemen, isi Pasal 3 UUD 1945 menjadi berbunyi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 5. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang-Undang ini. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Pasal 11Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Isi dan Makna Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini tentu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa secara demokrasi hak kebabasan memeluk suatu agama bukanlah pemberian. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien. Pasal 3 (1) PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap: a. 2. Pasal ini menyatakan. (2) Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pusat pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan lintas batas negara yang. Pasal 26 ayat 3: Hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang;Pasal 65: Ayat (1) Hukum yang dimaksud adalah hukum administrasi, hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan. . Pasal 29. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jakarta - . 1. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul. Dalam UUD 1945, terdapat nilai instrumental dari sila pertama Pancasila, yaitu Pasal 29 Ayat 2. 3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. Pasal 74 : Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2). Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang. Dikutip langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, berikut bunyi Pasal 27 UUD 1945: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 29, LN. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah; Mengingat: 1. 000,00 (lima. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU ini diatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992. Ada empat pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 36. Sila ketiga Pancasila mengandung makna dan nilai persatuan bangsa. Setelah dilakukan amandemen pada tahun 2002, Pasal 29 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Upah adalah hak. Isi Pasal 34 UUD 1945. Ayat (2) - Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat. Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Pasal 29. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 5. Melansir dokumen Kemenaker, perlu diketahui, sebelum diamandemen, Pasal 26 hanya memiliki 2 ayat, merupakan rumusan asli dari UUD 1945. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. UUD 1945 dan amandemennya. 19 tahun2016 tentang perubahan atas UU No. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) masih tetap berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Bahkan, pemberi izin pun tidak lagi harus. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Psal 45 B UU RI No. Kekerasan Terhadap Umat Beragama. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesem-patan yang sama dalam pemerintahan. ”. Pasal 26Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. " Lihat juga: Ustadz Sepuh. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pasal 30. Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal. Mengutip Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan oleh Bambang. 7. Demokratis artinya bersifat. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 13 . Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Po. 12. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2. Baca juga: Isi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Beserta Maknanya . Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan; pembekuan kegiatan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Pada Pasal 29, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang hubungan negara dengan ketuhanan yang maha esa serta kemerdekaan pemeluk agama dan kepercayaan. Negara tidak melarang kepada seluruh warganya dalam melakukan ibadah yang sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum. KEWAJIBAN DAN HAK 9. Pasal 31. Ketua MK Anwar Usman membacakan ketetapan Nomor 18/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 secara daring, Selasa (31/08). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAB III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (2). Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “Negara mengatur dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengedaran . Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 Ayat 1 KUHPM adalah pasal-pasal penting dalam menangani kasus kejahatan di Indonesia. " Di Indonesia, keberagaman mencakup banyak hal, mulai dari suku, ras, agama, hingga perspektif di. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. Ayat (3) Persatuan Indonesia Dari ketiga ayat Pasal 29 tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas negara Indonesia terdiri dari tiga pilar utama, yaitu. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan. Selain revisi terhadap empat pasal itu, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat. Masyarakat Indonesia harus mengakui Bhinneka Tunggal Ika dan. UU ITE. mengenai berbagai hal. Pasal 8 Cukup jelas. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Demikian Anonim, semoga membantu ya! Perhatikan bunyi pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut! Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah. 5. Pengukuhan batas wilayah dalam UUD 1945 Pasal 25A menjadikan Indonesia negara berdaulat yang berwenang dalam pengelolaan serta pemanfaatan wilayahnya. Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan yang saat ini diatur hanya dengan. . 2. Pasal 12 Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Ditemukan lebih dari 170 ayat yang tersebar pada berbagai surat, seperti pada surat al-Baqarah, an-Nisa, al-Ma`idah, Yunus, an-An`am, ar-Rum, an-Nahl, dan al-Ahzab. 29, LN. Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan laik jalan, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem (Pasal 285 ayat 2 juncto Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2), d. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen. KETENTUAN UMUM 2. Makna Pasal 29 Ayat 2. Sementara dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht. Dengan kata lain, negara akan melindungi, membina, menjamin, serta mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianut setiap warga negaranya. (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan perubahan Pasal 29 (2) menjadi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk. Pasal 23 : Cukup. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara Indonesia itu tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian Salah satu pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara adalah Pasal 27. Pasal ini kini terdiri dari empat ayat. Pasal 29 : Ayat (1)29-10-2021. 000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50. 2. (5) Komisi Pemberantasan Korupsi. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. Pemberlakuan punishment ini mesti dibarengi dengan reward dari atasan. Menurut UU No. Ayat (3) Cukup jelas. Amar Putusan:1. Dalam ayat (1) disebutkan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Isi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama. Dan itu besifat mutlak. Makna Pasal 29 Ayat 2 ini mengutip dari buku Reformasi Politik Suatu Keharusan oleh Hartono Mardjono, meski di Indonesia terdapat perbedaan agama, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada tiap-tiap penduduk untuk merdeka memeluk agamanya masing-masing dan juga dalam menjalankan ibadahnya. (MSD) UUD. Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan,. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 29 Pasal 29, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayat (2) Cukup jelas. Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya. 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. Melansir SAFEnet, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sering kali menjerat pengguna internet di tahun 2008 hingga 2020. (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 21 : Ayat (1) Kantor cabang dapat dibentuk di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Berikut adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan sila ke 3: Pasal 1 UUD 1945. Mazmur 29. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 29. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik. Pasal 29 ayat (1) menyebut negara berdasar atas. Bila melihat pada Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis. Dalam hal membela negara, tidak harus ikut berperang, karena hal tersebut telah menjadi tugas utama dari POLRI dan TNI. Pasal 1 (UU No. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. Pasal ini menjelaskan mengenai kebebasan. ” Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hak untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ayat (3) Cukup jelas: Pasal 37 : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi yang meliputi kebebasan dari penangkapan atau penggeledahan tanpa alasan yang jelas dan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh wewenang yang berwenang. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 diantaranya. Huruf b Cukup jelas. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 29 (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :. Pasal 28A-28J: mendapat jaminan dan perlindungan dalam berbagai pelaksanaan HAM. 1990. Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 34 : Cukup jelas. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 28: Cukup jelas: Pasal 29: Ayat (1). 19Tahun. (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian. Pertama, setiap warga negara berhak sekaligus wajib dalam menentukan kebijakan. Pasal 67: Ayat (1)Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentag, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka perlu dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis. huru-hara/kerusuhan massal; d. proyek saudara: artikel Wikipedia. a. Pasal 21. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 29:4 Suara. sekali terdapat dalam al-Qur`an. Pasal 29 KUHAP. Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. ” Pasal ini merupakan bagian dari Pasal 29 yang secara keseluruhan. Pentingnya sikap bela negara juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.